PERJANJIAN PRIVASI DAN OTORISASI

 

 

Perjanjian Kerahasiaan Privasi dan Otorisasi ini (“Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani secara elektronik antara:

  1. PT Digital Tunai Kita, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki alamat di Setiabudi Atrium Building, 8th Floor Suite 810, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”;
  2. Anda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Pihak Kedua”.

Dalam Perjanjian, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama juga disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri juga disebut sebagai “Pihak”.

Anda dianggap telah membaca, memahami, menerima dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini ketika mendaftar akun TunaiKita. Jika anda tidak menyetujui ketentuan Perjanjian ini mohon tidak melanjutkan penggunaan layanan kami.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pihak Pertama adalah perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia;
  2. Pihak Kedua adalah individu atau badan hukum yang cakap di hadapan hukum untuk mewakili dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  3. Pihak Kedua berkeinginan untuk menggunakan layanan Pihak Pertama;
  4. Pihak Pertama wajib melakukan verifikasi identitas calon peminjam; dan
  5. Pihak Kedua bersedia memberikan informasi pribadi kepada dan untuk digunakan oleh Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Istilah di bawah ini, apabila dipergunakan dalam Perjanjian, mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi“ adalah setiap perusahaan atau badan hukum yang (a) mengendalikan suatu Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, atau (b) yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu Pihak, atau (c) dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan atau badan yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan suatu Pihak. Konteks “Pengendalian” dalam Pasal ini adalah kepemilikan langsung atau tidak langsung atas mayoritas saham atau hak suara dalam suatu perusahaan, kemitraan atau badan hukum

Akun TunaiKita” adalah identitas unik yang diberikan kepada Pihak Kedua ketika menggunakan Layanan Pihak Pertama

Data Pribadi“ berarti termasuk namun tidak terbatas pada (i) nama, (ii) tanda pengenal/identitas, (iii) alamat, (iv) nomor telepon dan alamat surat elektronik yang biasa digunakan, (v) informasi biometrik, (vi) dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan Pihak Pertama dalam melakukan verifikasi identitas calon peminjam.

Informasi Operasi Pihak Kedua“ berarti termasuk namun tidak terbatas pada alamat IP komputer, model perangkat keras, sistem operasi yang digunakan Pihak Kedua, lokasi Pihak Kedua saat mengakses Sistem Elektronik layanan Pihak Pertama, dan informasi lain yang terkait dengan layanan Pihak Pertama.

Keadaan Kahar” berarti suatu keadaan atau kejadian yang berada di luar kendali yang tidak disebabkan karena kelalaian salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelum Para Pihak menandatangani Perjanjian serta yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian. Keadaan atau kejadian tersebut termasuk namun tidak terbatas pada: kebakaran, banjir, gempa bumi, angin topan, letusan gunung berapi, wabah penyakit, pemogokan buruh, perang atau tindakan kekerasan atau sejenisnya baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan secara tegas, tindakan Pemerintah untuk mengubah/mecabut/menerbitkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha Pihak Pertama. Keadaan Kahar tidak termasuk kekurangan atau ketiadaan dana Pihak Kedua, atau pencabutan izin usaha.

Layanan Pihak Pertama” meliputi, tetapi tidak terbatas pada penilaian kredit, penagihan dan pembayaran, dan layanan lainya yang disediakan oleh Pihak Pertama sebagaimana dapat diakses melalui Sistem Elektronik Pihak Pertama.

Pemerintah” berarti pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh kementrian apapun termasuk pemerintah daerah, badan dan biro yang berwenang. “Pemerintahan”, saat dicetak kapital harus menjadi kata sifat dari Pemerintah.

Pihak Ketiga “ berarti setiap pihak selain Pihak Pertama atau Pihak Kedua.

POJK 77” berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016.

Sistem Elektronik Pihak Pertama” berarti sarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas situs www.Tunaikita.com dan aplikasi mobile TunaiKita yang dikelola oleh Pihak Pertama layanan dalam rangka menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

 

2.1.   Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Data Pribadi Pihak Kedua kepada dan mengizinkan Pihak Pertama untuk mengumpulkan, menggunakan, serta menyimpan Data Pribadi Pihak Kedua untuk keperluan verifikasi calon penerima pinjaman;

2.2.   Pihak Pertama sepakat untuk menerima , mengumpulkan, menggunakan dan menyimpan serta menjaga kerahasiaan Data Pribadi Pihak Kedua guna melakukan verifikasi identitas Pihak Kedua sebagai calon penerima pinjaman.

2.3.   Pihak Kedua dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan olehnya melalui penggunaan layanan Pihak Pertama, baik informasi mengenai Pihak Pertama maupun mengenai Pihak Kedua, kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama sebelumnya

 

PASAL 3

DATA PRIBADI PIHAK KEDUA

3.1.   PENGUMPULAN DATA PRIBADI PIHAK KEDUA

Pihak Kedua memberikan otorisasi kepada Pihak Pertama untuk mengumpulkan dan menggunakan Data Pribadi Pihak Kedua.

3.1.1.   Data Pribadi Pihak Kedua yang wajib diberikan kepada Pihak Pertama dan dapat dikumpulkan, digunakan, disimpan oleh Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada:

  • a) Identitas diri;
  • b) Rekening bank Pihak Kedua atau rekening pembayaran lainnya;
  • c) Tempat dilakukannya pendaftaran pada akun TunaiKita di Sistem Elektronik Pihak Pertama;
  • d) Informasi dari media sosial;
  • e) Informasi dari buku alamat yang terdapat pada telepon seluler, akun media sosial maupun email;
  • f) Informasi transaksi melalui Akun TunaiKita;
  • g) Informasi dari Pihak Ketiga terkait layanan Pihak Pertama;
  • h) Informasi Operasi Pihak Kedua;
  • i) Informasi yang diberikan pada saat Pihak Kedua menghubungi tim layanan pelanggan Pihak Pertama, dan informasi yang diberikan saat Pihak Kedua berpartisipasi dalam survey, kuisioner dari Pihak Pertama;
  • j) Email dan akun media sosial; dan
  • k) Informasi yang dikumpulkan saat Pihak Kedua berinteraksi dengan Afiliasi dan mitra bisnis Pihak Pertama.

3.1.2.   Pengumpulan Data Pribadi Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dilakukan dengan melakukan akses termasuk namun tidak terbatas pada:

  • a) Akun TunaiKita milik Pihak Kedua
  • b) Akun Media Sosial Pihak Kedua (Facebook, Twitter, LinkedIn, dan akun lainnya);
  • c) Akun bisnis elektronik Pihak Kedua (Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Elevenia, Ticket.com, Traveloka, Agoda, dll);
  • d) Nomor ponsel Pihak Kedua; dan
  • e) Memverifikasi kepemilikan akun rekening bank untuk penggunaan layanan Pihak Pertama

3.2.   PENGGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK KEDUA

3.2.1.   Pihak Kedua memberikan otorisasi kepada Pihak Pertama untuk menggunakan Data Pribadi Pihak Kedua untuk kepentingan:

  • a) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • b) Penyelenggaraan jasa pinjam meminjam;
  • c) Peningkatan Layanan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
  • d) Pemberitahuan kepada Pihak Kedua tentang status Layanan Pihak Pertama atau untuk menerima informasi tentang Layanan Pihak Pertama, serta untuk memberitahukan Pihak Kedua mengenai status pemasaran dan informasi elektronik komersial lainnya;
  • e) Pencegahan perbuatan melawan hukum; dan
  • f) Kegunaan lain yang diizinkan oleh Pihak Kedua.

3.2.2.   Tunduk pada ketentuan di atas, Pihak Pertama dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran Data Pribadi Pihak Kedua untuk keperluan mitigasi risiko dengan:

  • a) Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”);
  • b) Payment Gateway Partner dan Payment Channel partner;
  • c) Penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi;
  • d) Afiliasi Pihak Pertama; dan
  • e) Karyawan, pegawai, direktur Pihak Pertama dan Afiliasi Pihak Pertama.

3.3  PERUBAHAN DATA PRIBADI PIHAK KEDUA

Pihak Kedua dapat mengubah Data Pribadi Pihak Kedua sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama dan wajib segera menginformasikannya kepada Pihak Pertama.

PASAL 4

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PIHAK KEDUA

Pihak Pertama akan berupaya sebaik mungkin menjaga kerahasiaan setiap Data Pribadi Pihak Kedua, baik yang disampaikan langsung oleh Pihak Kedua pada saat pendaftaran Akun TunaiKita, maupun yang dikumpulkan oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan Perjanjian ini baik dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang teruji keamanannya secara fisik, elektronik dan administrasi yang wajar.

PASAL 5

PENYIMPANAN DATA PRIBADI PIHAK KEDUA

 

5.1.   Semua Data Pribadi Pihak Kedua yang  diterima Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini akan disimpan dengan aman di negara Indonesia dan di lokasi Afiliasi Pihak Pertama.

5.2.   Setelah lewatnya jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 6.2 Perjanjian, Pihak Kedua dapat meminta Pihak Pertama untuk memusnahkan Data Pribadi Pihak Kedua baik pada Sistem Elektronik Pihak Pertama.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

 

6.1    Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal pendaftaran Akun TunaiKita atas nama Pihak Kedua pada Sistem Elektronik Pihak Pertama.

6.2    Pihak Pertama berhak menyimpan Data Pribadi Pihak Kedua di sistem elektronik Pihak Pertama paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak penutupan Akun TunaiKita Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini. Ketentuan ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

 

7.1    Pihak Kedua menyatakan dan menjamin:

  • a) Terkait dengan kapasitasnya mengikatkan diri dalam Perjanjian:
  • Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang telah mendapatkan izin usaha sebagaimana diatur oleh Undang-Undang yang berlaku dan akan menjaga keberlakuan izin usaha tersebut sampai dengan berakhirnya Perjanjian; atau
  • Bahwa Pihak Kedua adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum serta mampu bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan hukum Indonesia
  • b) Pihak Kedua merupakan pemilik Data Pribadi dan berhak mengungkapkan Data Pribadi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
  • c) Pihak Kedua adalah satu-satunya pihak yang dapat menggunakan akun TunaiKita milik Pihak Kedua;
  • d) Pihak Kedua akan menjaga kerahasiaan kata sandi Akun TunaiKita milik Pihak Kedua;
  • e) Pihak Kedua bertanggung jawab sendiri untuk semua tindakan dan pernyataan yang dibuat dengan menggunakan Akun TunaiKita dan kata sandi Akun TunaiKita milik Pihak Kedua;
  • f) Pihak Kedua memberikan Data Pribadi yang akurat, benar, valid, terkini dan lengkap sesuai dengan persyaratan pendaftaran Akun TunaiKita;
  • g) Pihak Kedua menaati semua instruksi, syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat mengajukan permohonan melalui Sistem Elektronik Pihak Pertama;
  • h) Pihak Kedua tidak akan mengajukan permohonan ganti nama asli untuk tujuan apa pun yang melanggar hukum atau dilarang oleh Perjanjian ini. Pihak Kedua tidak akan menggunakan layanan Pihak Pertama dengan cara apapun yang dapat melumpuhkan, mengganggu atau menyebabkan kerusakan ke website lain; dan
  • i) Pihak Kedua tidak akan memperoleh atau berusaha memperoleh informasi selain yang disediakan pada Sistem Electronic Pihak Pertama terkait Layanan Pihak Pertama, dengan cara melanggar hukum atau Perjanjian ini.

7.2    PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama menjamin dan menyatakan bahwa:

  • a) Pihak Pertama terdaftar dan diawasi oleh OJK;
  • b) Dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Pertama akan menjaga kerahasian Data Pribadi Pihak Kedua dalam Sistem Elektronik Pihak Pertama; dan
  • c) Pihak Pertama akan menggunakan Data Pribadi Pihak Kedua untuk kepentingan permohonan pinjaman dan pemutakhiran Layanan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

PASAL 8

INDEMNIFIKASI

 

Pihak Kedua wajib melindungi, mengganti rugi dan membebaskan Pihak Pertama dari dan terhadap segala klaim, kerugian, pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan serta putusan (termasuk biaya hukum) yang timbul karena adanya :

  • a) Kerugian Pihak Ketiga;
  • b) Penyalahgunaan Data Pribadi oleh pihak selain Pihak Pertama;
  • c) Penggunaan Akun TunaiKita oleh Pihak Kedua;
  • d) Penggunaan dana pinjaman oleh Pihak Kedua;
  • e) Pengungkapan Kata Sandi kepada Pihak Ketiga yang dilakukan bukan oleh Pihak Pertama;
  • f) Tautan terhadap Website selain Sistem Elektronik Pihak Pertama;
  • g) Masalah yang terdapat pada sistem bank yang digunakan dan dipilih Pihak Kedua;
  • h) Masalah jaringan operasi terkait koneksi bank atau faktor Keadaan Kahar lainnya;
  • i) Penggunaan atau kegagalan Pihak Kedua dalam menggunakan Layanan Pihak Pertama;
  • j) Biaya dan kerugian karena pembelian atau pengambilalihan barang, sampel, data, informasi atau transaksi yang sah oleh Pihak Kedua melalui Layanan Pihak Pertama;
  • k) Kesalahpahaman Pihak Kedua atas Layanan Pihak Pertama;
  • l) Kerugian lain yang timbul dari Layanan Pihak Pertama yang tidak disebabkan oleh Pihak Pertama;
  • m) Setiap kerusakan yang disebabkan oleh serangan peretas, gangguan atau serangan virus pada komputer, penyesuaian teknis di sektor telekomunikasi, penutupan sementara karena peraturan pemerintah, dan kerusakan lainnya yang bukan merupakan kesalahan informasi yang telah diotentikasi Pihak Pertama bocor, hilang, dicuri atau dirusak;
  • n) Segala risiko yang timbul akibat devaluasi mata uang;
  • o) Tidak terpenuhinya faktor validitas, akurasi, ketepatan, keandalan, kualitas, stabilitas, kelengkapan atau ketepatan waktu dari informasi dan teknologi pada Layanan Pihak Pertama.

PASAL 9

PERUBAHAN PERJANJIAN

 

9.1    Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama, atas dasar pertimbangan Pihak Pertama sendiri, dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas persyaratan tersebut akan berlaku setelah Pihak Pertama mengumumkan perubahan atau penambahan Perjanjian tersebut melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh Pihak Pertama. Perubahan Perjanjian akan berlaku efektif segera  setelah dipublikasikan.

9.2    Pihak Kedua dapat mengakses perubahan Perjanjian tersebut melalui halaman Sistem Elektronik Pihak Pertama dan Layanan Pihak Pertama.

9.3    Jika Pihak Kedua memutuskan untuk tetap menggunakan Layanan Pihak Pertama setelah pemberitahuan perubahan Perjanjian tersebut berlaku efektif, maka Pihak Kedua dianggap telah sepenuhnya membaca, memahami dan sepakat atas seluruh isi Perjanjian termasuk segala perubahannya.

9.4    Jika Pihak Kedua tidak setuju dengan isi dari perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1, Pihak Kedua wajib segera menginformasikan penolakan tersebut kepada Pihak Pertama dan sepakat untuk berhenti menggunakan Layanan Pihak Pertama.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

 

10.1  Pihak Pertama dapat secara sepihak mengakhiri Perjanjian lebih awal dengan pemberitahuan tiga (3) hari sebelumnya apabila Pihak Kedua melanggar syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian;

10.2  Dalam hal Pihak Pertama mengakhiri Perjanjian lebih awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1, Pihak Pertama berhak menangguhkan atau menghentikan Layanan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua baik sebagian atau seluruhnya;

10.3  Dalam hal pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 11

HUKUM YANG MENGATUR

 

Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 12

PENYELESAIAN SENGKETA

 

Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan sengketa pertama kali akan di selesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan tunduk pada prosedur BANI Rules yang berlaku pada saat permohonan arbitrase didaftarkan.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal pembukaan akun dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.